Organda Kota Bima Tolak Rencana Gubernur Naikan Tarif Feri Poto-tano

Ketua Organda Didampingi Sekretaris

Kota Bima, JangkaBima.com.-

Ditengah lesunya ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19, terlebih usaha transportasi saat ini. Malah Gubernur NTB rencanakan menaikan tarif penyeberangan Feri Poto-tano.

Ketua Organda Kota Bima, Muchsin HA Hamed Ali mengaku baru-baru ini mendapat informasi dari Organda NTB atas rencana Pemprov NTB menaikan tarif penyeberangan Feri Poto-tano dalam waktu dekat.

" Sebagai ketua Organda Kota Bima mewakili pulau Sumbawa menolak kenaikan tarif, karena bayak sudut pandang harus dipertimbangkan," tegas .

Untuk diketahui, akibat pandemi covid-19 selama dua tahun terakhir sangat bayak kendala dilalui dunia usaha, termasuk pengusaha transportasi darat.

Sekarang Gubernur NTB malah berencana naikan tarif penyeberangan Feri Poto-tano " Kalau laut dinaikan, darat juga diperhatikan, sementara kebutuhan transportasi darat bayak kebutuhan,operasional, onderdil, naik setiap tahun," pungkasnya.

Namun kami juga punya pertimbangan kenapa menolak, tentunya juga akan membebani masyarakat luas, itu harus jadi pertimbangan gubernur. 

Karena semua tarif akan berubah, termasuk transportasi darat, ini tentunya akan membebani masyarakat.

Untuk informasi, tahun lalu sudah dinaikan tarif, pun saat ini harga BBM belum ada kenaikan, kenapa tarif penyeberangan Feri Poto-tano mau dinaikan.

Terlebih ditengah lesunya dunia usaha saat ini, kami sampai saat ini masih bisa maklumi dan tetap memberikan pelayanan pada masyarakat, walau sebenarnya jumlah penumpang menurut tak sebanding dengan biaya operasional.

Karena situasi kini mulai sedikit membaik, kami pengusaha coba bangkit ditengah keterpurukan ini, Jangan kemudian kami dibebani lagi dengan kenaikan tarif penyeberangan Feri Poto-tano, tentunya akan berdampak pada pembengkakan biaya operasional.

" Saya selaku ketua Organda dan mewakili pengusaha transportasi sangat sesalkan sikap Pemprov NTB, dan meminta mengevaluasi kembali rencananya," harap Muchsin.

Dirinya pun mempertanyakan peran DPRD provinsi NTB atas rencana pemprov NTB. Tambah Muchsin, pihaknya juga akan bersurat pada kepala daerah dan DPRD Terkait rencana pemprov NTB menaikan tarif penyeberangan.

Kepala daerah dan DPRD bisa memfasilitasi Gubernur NTB untuk mempertimbangkan rencana kenaikan tarif penyeberangan Feri Poto-tano.

" Kami minta pada pemprov NTB untuk mempertimbangkan kembali, momentumnya tidak tepat saat ini," tutupnya.(JB06)