 |
| Wali kota Bima saat hadiri acara hari anti korupsi |
Kota Bima - Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menghadiri acara Road to Hari Anti Korupsi sedunia (HAKORDIA) Tahun 2022 pada Wilayah Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK.
Acara digelar di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala Kab. Badung, Provinsi Bali, Kamis (24/11/2022) dihadiri Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Abdul Haris.
Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE didampingi, Kepala Inspektorat Kota Bima, Kepala Dinas PMPT-SP Kota Bima, Sekretaris Bappeda dan Litbang, Kabag LPBJ Setda Kota Bima, Kabag Prokopim Setda Kota Bima, Kabid SDM Dinas Kepegawaian Daerah Kota Bima, Kabid Penagihan BPKAD Kota Bima, dan Kabag AP Setda Kota Bima.
Wilayah Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI meliputi Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
Ada 8 area intervensi program MCP dari KPK, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perijinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan.
Saat ini, Pemerintah Kota Bima capaian MCP nya berada diangka 73,16 % per tanggal 23 November 2022 yang merupakan nilai tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Capaian angka MCP tersebut diperoleh dengan intensnya pengawasan yang telah dilakukan oleh Wali Kota Bima bersama jajaran, baik berupa evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah, maupun mendorong seluruh perangkat daerah selalu bersinergi untuk meningkatkan capaian MCP dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Abdul Haris mengatakan, Hari Anti Korupsi Sedunia puncaknya pada tanggal 9 desember 2022.
Kegiatan Road to Hakordia di Bali dalam rangka merayakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang merupakan wilayah dan tanggungjawab direktorat koordinasi supervisi KPK RI wilayah V dengan jumlah peserta 111 pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, Kabupaten dan Kota yang melibatkan 800 peserta. Paparnya.
"Kegiatan Hakordia Tahun 2022 mengusung tema "Indonesia pulih, memberantas Korupsi" dengan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 24 sampai 26 November 2022," ujarnya.
Bentuk kegiatan pada acara Hakordia Tahun 2022 tersebut berupa seminar, talk show, kunjungan pelayanan publik, panggung seni anti korupsi, pameran layanan publik, nobar film anti korupsi, dan senam sehat anti korupsi.
Sementara itu, Pimpinan KPK RI Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. menyampaikan, sebelumnya KPK berbangga dan berterima kasih kepada semua pihak yang bersedia menghadiri Hakordia Tahun 2022 di Provinsi Bali.
"KPK dari tahun 2004 didirikan sampai 2022 sudah sampai 1.437 orang, angka itu belum termasuk dengan angka terbaru pada bulan sebelumnya, sekarang sudah 1.645 orang," paparnya.
Penyelesaian korupsi di indonesia tidak akan selesai hanya ditangkap dan ditangkap, itu yang menjadi perhatian pihaknya perlu pendekatan berbeda agar korupsi di Indonesia terberantas secara kesadaran menjadi sebuah kebudayaan baru. Katanya.
"Oleh karena itu, KPK hadir melaksanakan hakordia ini salah satunya adalah ingin menghadirkan warna baru, budaya baru bahwa indonesia kedepan bukan berbudaya korupsi, tetapi berbudaya Anti Korupsi," cetusnya.
Nurul Ghufron menambahkan, ini yang harus kita lawan, harmoni dengan alam, kedua membudayakan MCP, mengharmonisasikan tata kelola pemda, mulai dari pengelolaan anggaran, antara eksekutif dan legislatif, dengan harapan anggaran pro rakyat tetap konsisten, postur anggaran harus benar-benar tercermin pro rakyat sesuai dengan fakta integritas yang disepakati bersama.
"Kami ingin gunakan metode dengan menggunakan budaya metode MCP, bahwa pemerintahan indonesia mulai dari pusat hingga daerah, budaya nya budaya melayani, budaya nya budaya bersih, budaya yang transparan, itulah yang disebut dengan budaya anti korupsi, itu yang paling penting," katanya.
Diakhir arahannya, ia berharap dan mengajak kepada para Gubernur, Bupati dan Wali Kota Regional V Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat untuk bersama-sama melawan Covid-19, melawan dan berantas korupsi. Tutupnya.
Pada acara Hakordia Tahun 2022 tersebut dihadiri oleh Pimpinan KPK RI, para Gubernur/Wakil Gubernur, Inspektur Khusus Kemendagri secara daring, 7 Gubernur Regional V, Bupati dan Wali Kota dari 7 provinsi, Deputi Pengawasan BPKP, Sekretaris Daerah dari 7 Provinsi Regional V, dan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dari 7 Provinsi Regional V.(JB06)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.