Aris Munandar, Ketua SBSI Cabang Bima |
Sarikat Buruh Sejahtera Indonesis (SBSI) dan Eks karyawan
PDAM Bima melakukan pembuktian dilapangan, bahwa perusahaan plat merah milik
Pemkab Bima itu ternyata tak pernah merugi.
Kata rugi
dari manajemen lama dan pemilik perusahaan diduga sengaja dinarasikan untuk
hindari kewajiban membayar tunggak gaji karyawannya sebesar RP 5 milyar.
“ faktanya
memang PDAM tak pernah rugi, satu pompa saja pendapatan bisa sampai Rp 17 juta,”
ungkap Ketua Konsolidasi Serikta Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Cabang Bima, Aris
Munandar.
Terang Aris, selama lima hari terakhir ini, dirinya melakukan cros cek jumlah tagihan pelanggan yang dilayani Pompa Santi, Kota Bima.
Hasilnya, pembayaran iuran air PDAM selama satu bulab oleh pelanggaran sampai angka RP 17 juta, itupun baru 75 persen pelanggan saja dan satu pompa.
“Artinya, yang mengatakan PDAM rugi itu tidak benar, Bupati dan Manajemen hanya menjadikan alasan untuk memecat dan sengaja tak mau membayar tunggakan gaji karyawannya,” ungkap
Sementara Pompa Santi hanya melayani seratus lebih pelanggan di Kelurahan Santi, BTN Nusantara dan Pane. Sementara pompa air melayani pelanggan PDAM di seluruh Kota Bima ada 5.
Paling banyak pelanggannya yaitu Pompa dibelakang kantor PDAM, meliput Kelurahan Dara Sekitarnya. Secara keseluruhan pemasukan PDAM setiap bulannya bisa mencapai Rp 120 juta.
Narasi kata rugi disampaikan manajemen lama dan Pemkab Bima selama ini jelas Aris, memang sengaja didengungka agar mereka memiliki alasan untuk memecat dan tak mau membayar gaji karyawan sampai saat ini masih ditunggak 29 bulan atau sekitar Rp 5 miyar lebih.
“Kami sengaja mau buktikan, atas peryataan pemerintah bahwa PDAM rugi itu omong kosong,” pungas Aris.
Untuk itu kata Aris, pihaknya akan menyampaikan data didapatkan ini ke Bupati Bima selaku pemilik perusahaan dan aparat penagak hukum. Agar Bupati Bima tahu kondisi BUMD nya.
Penting ini diketahui pula oleh penegak hukum untuk bisa menelusuri kemana uang pendapatan PDAM selama ini, sehingga selalu dikatakan merugi, karena faktanya PDAM memiliki pendapatan yang jelas.
“makanya kami juga pertayakan kemana aliran dana pendapatan PDAM selama ini, termasuk peyertaan modalnya,” tanya Aris.
Apalagi yang jadi fokus usaha PDAM adalah penyediaan air, merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
Dirinya pun mengungkap, sebenarnya pendapatan PDAM bisa lebih, namun ternyata selama ini ada oknum pejabat pemerintah yang tak mau membayar iuran air PDAM karena merasa diri pejabat di Pemerintahan Kabupaten Bima.
“ saya terpaksa sampaikan informasi ini agar publik juga tahu, ternyata ada oknum pejabat gunakan air PDAM tapi tak mau bayar karena merasa pejabat pemerintah,” sesalnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak penegak hukum bisa menelusuri masalah ini, agar semuanya jelas, karena ini juga berkaitan dengan hidup puluhan eks karyawan sampai saat ini tak kunjung dibayar tunggakan gajinya.
Diripunya penyingung Pemkot Bima dianggap salah satu penyebab kondisi PDAM tak maksimal dalam menjalankan usahanya, karena proyek SPAM selama ini ternyata hanya menggerogoti usaha PDAM.
Harusnya SPAM Kota Bima itu menyasar masyarakat belum menikmati fasiliras air bersih, malah masuk mengambil pelanggan PDAM, ini sama saja proyek tersebut salah sasaran.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.