suasana saat RDP tentang kelangkaan LPG |
DPRD Kota Bima, selasa (11/7/2023) kembali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) persoalan kelangkaan LPG 3 kg. Namun para wakil rakyat kali ini sangat menyesalkan sikap Pertamina Bima yang tetap tak mau hadir.
RDP dipimpin Hj Gina Andriani (Golkar), Syamsuddin (PAN) dan Taufik AK (PPP) diruang ruang rapat DPRD Kota Bima itu hanya dihadiri dua agen penyalur dan pihak SPBE Oi Niu.
Saat RDP
terungkap dari pengakuan SPBE dan Agen bahwa kelangkaan LPG beberapa waktu lalu
bukan merupakan tanggungjawab pihaknya, pasalnya penyedia gas LPG itu adalah
Pertamina.
Sedangkan SPBE
hanya menerima penyaluran gas dari Pertamina untuk diisi kedalam tabung,
kemudian Agen yang mendistribusikan ke Pangkalan.
Anggota DPRD Kota Bima, Syamsuddin menyampaikan kekecewaannya atas sikap manajeman Pertamina Bima yang tak pernah mau menghadiri undangan RDP oleh DPRD
“ kami
sangat sesalkan, harus mereka (Pertamina) hadir agar kita semua tahu apa
menjadi akar masalahnya dan apa solusinya, sehingga kedepan tak lagi muncul
masalah sama,” pungkas Duta PAN itu.
Masalah LPG
ini meyangkut hajat hidup masyarakat luas, akibat kelangkaan LPG membuat
masyarakat sangat resah, apalagi ada yang menjualnya sampai tiga kali lipat
dari Harga Eceran Tertinggi (HET), dari RP 15 ribu sampai ke angka RP 40 ribu.
Selain itu,
Syamsuddin juga mencecar sikap Agen selaku distributor yang ternyata
bertanggungjawab terhadap pangkalan, sementara kenyataannya
banyak beredar LPG 3 kilogram ke pengecer.
LPG
3 kilogram tak boleh diperjual belikan diatas HET, faktanya selalu terjadi dan
ini karena kelemahan pengawasan Agen ke pangkalan.
“agen harus
berikan saksi tegas bila ada pangkalan sengaja menjual LPG ke pengecer yang
menjual jauh di atas HET,” tegasnya.
Sementara Hj
Gina Andirani pun berharap pihak Pertamina hadir, agar kedepan apa menjadi
problematika kelangkaan LPG tak kembali terulang, apalagi alasan pertamina
karena hari libur, itu menurut duta partai Golkar sangat tak masuk akal,
harusnya sebelum libur pasokan dilebihkan agar tak menjadi masalah.
Pada Agen
pun, dirinya mewanti-wanti agar perketat pengawasan pada Pangkalan LPG, agar
tak sembarangan menjual ke pengecer sebelum kebutuhan masyarakat berhak di
penuhi.
Duta PPP,
Taufik lebih tegas lagi, memberikan warning pada Agen agar jangan hanya tahu
kalau ada pangkalan menjual di atas HET dan ke pengecer, namun membiarkan itu
terjadi dan ini sangat merugikan masyarakat.
Untuk itu,
DPRD berharap kejadian kelangkaan LPG tak lagi terulang kedepannya, karena
sudah sangat meresahkan, karena ini menyangkut salah satu kebutuhan paling
pokok.
“ kami
selaku wakil rakyat berpesan agar jangan sampai terus terulang, evaluasi
prosesnya,” harapnya.
Dirinya ikut
menyorot sikap pertaminan yang tak mau hadir, sama saja memang tak mau
memberikan penjelasan atas kelangkaan terjadi padahal dari keterangan Agen dan
SPBE, Pertaminalah yang paling bertanggungjawa.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.