Indikator Penilaian Kinerja Pj Wali Kota Bima Mulai Disusun

rakor penentuan standar penilaian kinerja Pj Wali Kota

Kota Bima, JB.-

Untuk menentukan indikator dan standar penilaian kerja Penjabat (PJ) Wali Kota Bima, HM Rum, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, kamis (9/11/2023)  gelar rapar koordinasi .

 

Rakor dipimpin Sekda Kota Bima, Muhtar Landa kamis (9/11/2023) itu dihadiri sejumlah pejabat teras, diantaranya, Asisten I, Kepala Bappeda dan Kepala Bagian Pem Setda Kota Bima.

 

Rakor sendiri bertujuan untuk merumuskan indikator penilaian yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja Pj Wali Kota Bima yang baru saja dilantik.

 

Sekda Kota Bima, Mukhtar Landa menyampaikan,apresiasi dan terima kasih atas kehadiran semua pihak dalam rapat tersebut, beliau mengajak semua peserta untuk berdiskusi dengan sungguh-sungguh, dan mengedepankan semangat kerjasama.

 

"Indikator penilaian yang akan kita bahas hari ini merupakan cerminan dari komitmen kita untuk menghadirkan perubahan positif dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita evaluasi dengan cermat, ajukan pertanyaan yang dibutuhkan, dan berikan masukan-masukan yang konstruktif," ungkapnya.

 

Indikator penilaian yang diusulkan mencakup berbagai aspek kinerja. Termasuk, capaian kinerja pada aspek pemerintahan, capaian kinerja aspek kemasyarakatan, dan capaian kinerja aspek Pembangunan.

 

Selain itu, indikator penilaian juga akan mencakup aspek-aspek lain yang dianggap penting untuk keberhasilan Pj Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya.

 

Terdapat 10 indikator prioritas standar penilaian Pj Wali Kota Bima, antara lain, kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, Inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan dan terakhir mengatasi pengangguran di Kota Bima.

 

Rapat ini diharapkan akan menjadi langkah awal dalam menyusun kerangka evaluasi yang akan digunakan dalam menilai kinerja Pj Wali Kota Bima.

Proses penilaian ini akan berlangsung selama masa jabatan Pj Wali Kota dan akan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.(Red)