Ketua Baleg DPR RI, Supratman saat hadiri Dialog Kebangsaan |
Kota Bima, JB.- Isu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) jadi isu hangat dibahas saat acara dialog kebangsaan bersama Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman di Kampus Universitas Mbojo (UMBO) Bima, rabu (19/12/2023).
Acara dihadiri ratusan mahasiswa setempat itu juga menghadirkan
pembicara, Syarif Ahmad dari kampus UMBO Bima dan Taufik Firmanto dari
Universitas Muhamadiyah. Hadir pula ketua Yayasan Umbo, Muhtar Yasin dan Rektor
Umbo, Rifaid membuka acara dialog.
Ketua Yayasan dan Rektor Umbo Bima menitip pesan pada Ketua
Baleg DPR RI, sekiranya isu pembentukan PPS bisa jadi agenda utamanya saat
kembali ke senayan besok. Sehingga bisa secepatnya dapat diprioritaskan
pembahasannya oleh Baleg DPR RI, dengan harapan perjuangan pembentukan
PPS sudah berlangsung puluhan tahun dapat terealisasi dan bukan lagi sekedar
isu dan wacana.
Sementara Ketua Baleg DPR RI, Supratman mengawali
penjelasannya tentang tugas dan fungsi Baleg di DPR RI. Yaitu sebagai
perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang.
Dirinya pun merasa bangga dengan masyarakat pulau sumbawa,
khususnya Bima sangat luar biasa sambutannya selama di Bima bahkan sudah
seperti keluarga.
Kemudian berbicara tentang pembentukan PPS, diakui Supratman
selama dirinya menjabat sebagai ketua Baleg DPR RI sejak tahun 2014 hingga sekarang, tak
pernah melihat dokumen tentang PPS “ ini harus saya sampaikan, faktanya demikian,
dimeja saya tak pernah mendapatkan dokumen tentang rancangan pembentukan PPS,”
ungkapnya.
Dikatakan demikian, karena memang dirinya selaku ketua Baleg,
merupakan alat kelengkapan DPR RI khusus membahas perundang-undangan. Termasuk pembentukan
dan pemekaran Kabupaten dan Kota serta provinsi, semuanya merupakan produk
undang-undang.
Jelas Duta Gerindra itu, malah yang dibahas dan sudah selesai
adalah pemekaran sejumlah provinsi di Papua dan Papua Barat yang merupakan
inisiasi dari Baleg sendiri.
Namun setelah dirinya dua hari terakhir berada di Bima, isu
pembentukan PPS rupanya menjadi harapan besar masyarakat pulau Sumbawa. Apalagi
dirinya mendapat pesan dari Sekjen dan pak Prabowo memperjuangkan apa menjadi
aspirasi besar masyarakat Pulau Sumbawa “ setibanya saya di jakarta besok,
tugas saya adalah membawa isu pembentukan PPS ini di DPR RI,” tegasnya.
Bahkan dirinya di bulan januari 2024 akan menurunkan tim
pengkajian pemekaran dan pembentukan provinsi baru di pulau Sumbawa. Termasuk untuk
mengecek kembali berkas dokumen pernah diajukan ke DPR RI tentang rencana
pembentukan PPS.
Tak main-main, dirinya juga berjanji diawal tahun akan menugaskan
tim ahli Baleg DPR RI coba merancang naskah akademik dan draf rancangan pembentuk
PPS
Hanya saja, dirinya mendorong seluruh civitas dan seluruh
komponen yang ada di pulau sumbawa, untuk merealisasikan sebuah pembentukan
provinsi baru itu tidak saja sebatas dialog, namun butuh gerakan kultur. Bahkan
bila perlu mulai sekarang masyarakat Bima memasang spanduk provinsi pulau
sumbawa.
Karena perjuangan membentuk provinsi baru itu butuh
kebersamaan dan energi besar, sehingga kami di DPR RI pun akan tanggap dan siap
mendukung secara kelembagaan.
Apalagi seperti apa disampaikan dua akademisi Bima, bahwa
potensi di pulau sumbawa sangat besar, dirinya pun pernah mendapatkan data
tentang besarnya cadangan mineral di besar dibandingkan di provinsi lain. Termasuk
sektor pariwisata, pertanian dan peternakan serta banyak Sumber Daya Manusia
(SDM) tersedia di Pulau Sumbawa saat ini.
Selain berdiskusi tentang PPS, pada kesempatan itu, Supratman
juga akan membuat MOU atau kerjasama dengan UMBO Bima dengan Baleg DPR RI “Sebagai
kenang-kenanga saya, karena saya menjabat sampai Oktober 2024, semua universitas
saya datangi sudah jalin kerjasama dengan baleg DPR RI, yaitu MOU tentang
penyusunan setiap RUU akan dibahas akan melibatkan civitas akademika,” ujarnya.
Nantinya dosen UMBO Bima akan dilibatkan dalam setiap penyusunan
naskah akademik tentang perundang-undangan dan ini sebagai salah satu bentuk
dukungan kami di Baleg pada civitas akademik di Bima.
Sementara dua akademisi Bima, Taufik Firmanto dan Syarif
Ahmad berharap isu pembentukan PPS tak saja berlaku lima tahun pada
momen-momentum politik saja. Karena selama ini itulah realita terjadi. Dengan kehadiran
ketua Baleg hari ini besar harapan masyarakat Pulau Sumbawa agar pembentukan
PPS bisa diperjuangkan sampai tuntas.(Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.