Pemkot Bima Hapus Anggaran Ganti Rugi Lahan Bantaran Sungai Padolo

Ilustrasi pembongkaran rumah warga bantaran sungai 

Kota Bima, JB.- Pemerintah Kota (pemkot) Bima hapus anggaran ganti rugi lahan warga di bantaran sungai Padolo di APBD Tahun 2024, alasannya karena minimnya anggaran lantaran habis dialokasikan untuk pemilu.

 

Sebelumnya, pada tahun 2023 Pemkot Bima mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 milyar untuk ganti rugi lahan warga bantaran sungai, namun karena terbentur regulasi, realiasi pembayaran terpaksa ditunda

Pj Wali Kota Bima, HM Rum dikonfirmasi , Kamis (28/12/2023) mengakui bahwa anggaran ganti rugi lahan dimaksud tidak dialokasikan kembali dalam APBD Tahun 2024.

 

“ kalau di tahun 2024 kita paksa bebaskan lahan melalui APBD sangat berat,” ungkapnya. Pasalnya untuk tahun 2024, pemkot Bima harus mengalokasikan anggaran untuk pemilu sampai Rp 25 milyar.

 

Besarnya alokasi anggaran untuk pemilu akhirnya berimbas pada postur APBD di Tahun 2024, untuk itu selaku Pj Wali Kota Bima dirinya berharap pada pemilik lahan untuk bersabar.

 

Karena di APBD Tahun 2025 nantinya akan dialokasikan kembali “ masyarakat untuk sedikit mau bersabar karena anggaran besar, “ harap Pj Wali Kota Bima.

 

Apalagi pengerjaan konstruksi penataan bantaran sungai saat ini oleh Waskita sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga masalah banjir selama ini kerap melanda Kota Bima dapat teratasi.

 

Pun kalau pengerjaan penataan bantaran sungai terhalangi tak menutup kemungkinan sisa anggarannya akan dialihkan ke daerah lain, maka sangat diharapkan kesabaran pada pemilih lahan.

 

Untuk informasi, Pemkot Bima di tahun 2023 mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 4 milyar untuk ganti rugi pembebasan lahan sepanjang bantaran sungai, namun anggaran sudah terparkir di APBD tak bisa dibelanjakan karena beberapa kendala regulasi.

 

Kemudian direncanakan kembali dialokasikan pada tahun 2024 guna mendukung penuntasan proyek pengerjaan penataan bantaran sungai sedang dilaksanakan.(Red)