Pj Wali Kota Bima saat tinjau jalan Ama Hami-Lawata |
"Jangan ketika banjir semata-mata menyalahkan pemerintah,
tetapi masyarakat sendiri tidak berpikir dampak dari pembabatan hutan yang
merugikan hingga melumpuhkan perekonomian masyarakat secara umum," ujarnya
saat meninjau kondisi jalan Ama Hami-Lawata, Rabu (10/1/2024).
Saat tinjau kondisi jalan di Kota Bima dipenuhi sedimen lumpur, Pj
Wali Kota Bima HM Rum turut mengajak pula jajaran Balai Jalan Nasional NTB.
Pada kesempatan itu Pj Wali Kota Bima menyampaikan, bahwa masalah
utama penyebab banjir adalah adanya kerusakan lingkungan dan masih belum
optimalnya sistem drainase.
Kebiasaan masyarakat juga perlu mendapat perhatian bersama. masyarakat
diminta mentaati regulasi yang ada dengan tidak menebang pohon yang memang
dilarang keras untuk dibabat. Karena akibat dari itu semua, masyarakat secara
keseluruhan dirugikan.
Akibat tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir dan
imbas dari gundulnya gunung dan hutan. Pihaknya akan merespon setiap terjadinya
hujan dengan selalu bergerak memantau serta membersihkan sedimentasi lumpur
yang ada dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
Termasuk melibatkan Balai Jalan Nasional NTB untuk
melakukan perbaikan sistem drainase sepanjang jalur batas kota hingga jalur
didepan kuburan cina.
Hal ini merupakan langkah praktis yang dapat ditempuh Pemerintah
Kota (pemkot) Bima dalam menangani efek banjir berupa sedimentasi yang memenuhi
beberapa ruas jalan di Kota Bima.
Pj Wali Kota Bima juga meminta dukungan dan partisipasi
masyarakat pemilik lahan disekitar jalur batas kota untuk dapat memberikan
lahannya agar dibuatkan saluran drainase yang memadai, dengan adanya saluran
drainase yang baik, tidak akan ada lagi luapan dan genangan air.
Berbicara masalah banjir, Pj Wali Kota menguraikan bahwa ancaman
banjir merupakan persoalan kompleks yang butuh penanganan komprehensif dari
hulu ke hilir.
Mulai dari pembenahan kerusakan lingkungan dengan cara mitigasi
pembabatan hutan dan menggalakkan reboisasi lahan gundul serta pembangunan
sistem check dam penahan sedimentasi.
Akan tetapi langkah itu membutuhkan periodisasi dan waktu yang
agak lama dan jangka panjang, sementara efek nyata dari kejadian banjir harus
segera ditangani dengan baik.
"Oleh karena itu, kegiatan tanggap cepat dalam menangani
efek luapan dan genangan harus segera dilakukan agar tidak menggangu aktifitas
masyarakat", terang HM. Rum.
"Kota Bima akan terbangun dengan baik apabila ada kerjasama
Tripartite antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat. Kami sangat respect dan peduli terhadap ancaman banjir yang kerap
menimpa Kota Bima setiap musim hujan", jelasnya.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.