Pj walikota Bima saat pimpin rakor |
Kota Bima, JB.- Menurut Pj Wali Kota HM Rum, kelangkaan gas LPG 3 Kilogram dimanfaatkan oleh oknum pengecer untuk menaikan harga di pasaran. Untuk itu ke depan perlu ada regulasi di daerah mengatur tentang tata niaga LPG.
“ Sejatinya pemerintah tidak pernah menutup mata terhadap
kelangkaan gas elpiji hingga berimbas pada mahalnya harga yang dikeluhkan oleh
masyarakat akhir-akhir ini,” ungkap HM Rum saat membuka rakor bersama
forkopimda membahas kelangkaan lpg, kamis (21/3/2024)
Jelasnya, jumlah 348 pangkalan dari 2 agen yang ada, mayoritas
pangkalan bertumpu pada wilayah barat, untuk menyiasati agar wilayah lain
terpenuhi, dirinya minta dinas teknis segera aktifkan warung TPID di tiap
kecamatan.
TPID ini nantinya bekerjasama dengan Pertamina untuk melayani
permintaan masyarakat yang membutuhkan.
Pada kesempatan itu, HM Rum juga mengaku mendapatkan laporan,
bahwa banyaknya pengecer yang memanfaatkan situasi dan keadaan ini dengan
menjual dan memainkan harga melebihi harga satuan yang telah ditetapkan.
Untuk itu sambungnya, perlu adanya regulasi yang mengaturnya
melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Tata Niaga LPG "Saat ini,
saya minta para agen sementara waktu untuk tidak melayani dulu permintaan gas
elpiji, sembari kita siapkan Perwali secepatnya, pangkalan tidak boleh menjual
ke pengecer saat ini sambil menunggu Perwali," ucapnya.
Diakhir arahannya, Pj Wali Kota Bima berharap kepada semua
pihak, lebih-lebih kepada pengecer nakal yang memainkan harga lebih tinggi agar
tidak memanfaatkan situasi ini sehingga menciptakan instabilitas daerah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri
Raba Bima, Ketua Pengadilan Negeri Bima, TNI, Polri, Asisten 1 Setda Kota Bima,
Kepala Diskoperindag Kota Bima, Kabag Ekonomi, PT. Pertamina Bima serta para
agen penyalur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.