Prof Kandri : Kota Bima Butuh Penjabat Walikota yang Netral

Pengamat politik, Prof. Dr. Kadri, M.Si

Kota Bima, JB.- Setelah Pj Walikota Bima, HM Rum mengundurkan diri, masyarakat Kota Bima mulai memperbincangkan sosok Pj pengganti yang akan melanjutkan kepemimpinan Kota Bima.

Tiga nama sudah diajukan oleh DPRD Kota Bima, yaitu H Muhtar Landa, Sekda Kota Bima, M Natsir, salah seorang pejabat di Kabupaten Bima, dan Dr Muhammad Sumitro, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Meskipun usulan DPRD Kota Bima bukan menjadi satu-satunya sumber usulan, namun ketiga nama tersebut sudah ramai dibicarakan oleh ASN, politisi, dan masyarakat kota Bima umumnya.

Pengamat politik, Prof. Dr. Kadri, M.Si mengatakan bahwa Kota Bima butuh figur Pj Walikota yang netral dan bersih dari persoalan hukum “masyarakat dan ASN sudah mulai terkotak-kotak jelang Pilkada November mendatang. Oleh karena itu, Pj Walikota Bima harus seorang figur yang netral dan mampu mempersatukan agar kota Bima tetap kondusif di tengah ketatnya kontestasi Pilkada”, harap Prof. Kadri saat menjawab wartawan Ahad (14/7).

Ketika ditanya syarat lainnya, Guru Besar Komunikasi UIN Mataram ini menyebut pentingnya Pj Walikota Bima yang berintegritas dan steril dari persoalan hukum agar tidak tidak tersandera dan diganggu oleh siapa dan kelompok manapun saat bekerja. 

“Kita tidak ingin PJ Walikota Bima disibukkan dengan melayani demo atau memenuhi panggilan APH atas persoalan hukum yang dihadapinya”, sambung Prof Kadri.

Sebelum menutup telpon selulernya, Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik UIN Mataram tersebut menawarkan satu syarat lagi. “syarat ‘gaul’ harus ada dalam diri penjabat Walikota Bima, yakni gaul turun ke masyarakat melihat kondisinya, gaul dengan birokrasi untuk koordinasi, dan gaul dengan pejabat provinsi dan pusat”. Ujarnya.

Calon PJ yang memenuhi kriteria tersebut, Prof  Kadri mengakui kalau tidak ada figur calon Penjabat Walikota yang sempurna dengan memenuhi secara penuh dan maksimal tiga kriteria tersebut. Tapi paling tidak ada yang mendekati dilihat dari rekam jejak dan pengalamannya.

“Bila harus menyebut nama, dari nama calon yang beredar, saya menilai Dr Sumitro berpotensi memenuhi syarat yang disebut tadi. Beliau pejabat pusat yang tidak memiliki beban persoalan dan relasional masa lalu dengan pemerintahan Kota Bima sehingga beliau diprediksi akan bersikap netral dalam mengawal Pilkada dan bisa bekerja secara professional”. Terangnya.

Tambahnya, apalagi Sumitro pernah terlibat sebagai anggota tim perumus dan pembahas RPP ASN dan KORPRI, yang di dalamnya terkait dengan bagaimana seharusnya ASN dan KORPRI bersikap netral dalam setiap kontestasi politik. 

Moderator Debat Calon Walikota Bima tahun 2018 ini juga menilai kalau Dr Sumitro clean dari persoalan hukum sehingga beliau tidak akan tersandera oleh siapapun dan bisa bekerja dengan tenang dan professional jika dipilih menjadi Pj Walikota Bima.

Terkait dengan syarat gaul, Prof Kadri memprediksi kalau Dr.m Sumitro punya nilai lebih dibanding nama-nama calon lain yang beredar di masyarakat. 

Pengalamannya di beberapa organisasi kemasyarakatan menjadi modal baginya untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat. Demikian juga dengan kemampuannya untuk memimpin dan berkoordinasi dengan birokrasi di kota Bima.

Prof Kadri sangat yakin dengan kemampuan Dr Sumitro karena pengalamannya sebagai Direktur SDM Kearsipan dan pengalaman menangani masalah pemerintah daerah selama menjadi Direktur Kearsipan Daerah. Dan yang paling penting adalah prestasinya untuk bisa mengikuti pendidikan PPRA LEMHANNAS, yang merupakan level pendidikan tertinggi dan terlama di LEMHANNAS.

“lewat pendidikan Lemhannas inilah Dr Sumitro memiliki wawasan luas dan kawan yang banyak dari unsur TNI, POLRI, Kejaksaan, Kehakiman, ASN, Parpol, dan LSM. Semua ini bisa menjadi mitra multihelix dalam membangun Kota Bima.”, tutup prof Kadri.(Red)